KRICOM - Massa aksi dari Gerakan Jaga Indonesia (GJI) mendatangi Gedung Balai Kota Jakarta untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membatalkan izin penggunaan Lapangan Silang Monas untuk tempat Reuni Akbar 212.

Sekjen Presidium Nasional GJI, Budi Djarot menjelaskan penolakan mereka karena menilai reuni 212 tidak penting. Selain itu, ia menuding Anies mengizinkan kegiatan tersebut sebagai politik balas budi atas kemenangan di Pilgub DKI 2017 lalu.

"Kami menolak karena tidak ada urgensinya, karena kami tahu Anies akan melakukan balas budi terhadap mereka. Saya pastikan itu ada agenda-agenda politik di dalamnya, pasti ada orasi-orasi politik yang menjatuhkan Indonesia, kami akan jaga ini semua," kata Budi di halaman Balai Kota Jakarta, Kamis (29/11/2018).

GJI juga menganggap panitia Reuni Akbar 212 bukan sebuah organisasi keagamaan, melainkan partai yang membawa agenda politik berupa ideologi khilafah sehingga tidak sesuai dengan Pancasila.

Budi menduga, Reuni Akbar 212 adalah aksi kepanjangan dari HTI dan saat kegiatan berlangsung diduga akan ada tausiyah tentang khilafah.

"Mereka bukan organisasi agama, mereka adalah partai yang membawa agenda politik, yaitu paham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila. Ini aksi kepanjangan dari HTI, mereka akan berdakwah tentang khilafah (saat reuni 212) dan Gubernur memberikan izin," ucapnya.

Baca Juga : Reuni 212 Disebut Tak Mampu Dongkrak Prabowo, Fadli Zon: Ngaco, Sebaiknya LSI Membubarkan Diri

Bahkan, GJI mengancam akan mengirimkan pasukan untuk menyusup saat Reuni 212 digelar jika memang Anies tetap mengizinkan kegiatan tersebut dilakukan di Lapangan Silang Monas.

"Tidak ada keuntungan sama sekali dengan memberikan izin ini (reuni 212) dan kami akan terus mencoba menghentikan. Kami sudah siapkan pasukan untuk masuk ke (reuni) 212 dan ingatkan kepada mereka jangan pernah membawa anak-anak dan ibu-ibu, kami akan membuat sesuatu nanti," ujar Budi.

Massa aksi GJI mulai mendatangi luar gerbang Balai Kota Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB dan memaksa masuk ke halaman Balai Kota Jakarta dengan memanjat gerbang.

Dalam tuntutannya, GJI menolak Reuni Akbar 212, mendesak Anies mencabut izin penggunaan Lapangan Monas untuk Reuni Akbar 212 dan menolak ideologi khilafah yang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, GJI pun menolak 212 karena menganggap kegiatan tersebut sebagai perpanjangan HTI.