KRICOM - Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba menyambangi Gedung KPK untuk meminta pendampingan terkait finalisasi APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Ia mengatakan, Gubernur Maluku Utara meminta pendampingan agar finalisasi APBD Provinsi Maluku Utara berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat.
"Gubernur memberi surat, mengundang KPK untuk info finalisasi APBD 2018 dan kami akan datang ke sana karena beliau ingin kami dampingi," kata Pahala kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2017).
Pahala menganggap permintaan Gubernur Maluku ini sesuatu yang penting sehingga perlu segera ditangani. Pasalnya, Abdul Ghani datang secara langsung ke markas Agus Rahardjo untuk meminta pendampingan tersebut.
"Ini spesifik dia (Abdul) minta, jadi saya pikir ini penting banget," katanya.
Bahkan, Pahala mengatakan, ada kemungkinan indikasi tidak baik yang menyebabkan gubernur Maluku Utara tersebut sampai datang jauh-jauh ke Jakarta.
Meski demikian, lanjut dia, Gubernur Maluku Utara tersebut masih belum berani terang-terangan menunjuk siapa saja yang dicurigai atau akan 'bermain' dalam APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.
"Kita tunggu dari dia (menunjuk langsung). Padahal saya bilang sebut saja, tunjuk saja yang mana nih yang meragukan. Tapi belum disebutkan," ungkapnya.
Untuk itu, KPK akan memenuhi undangan tersebut dengan datang ke Maluku Utara pada awal Januari 2018. Kedatangan KPK untuk memastikan finalisasi APBD Provinsi Maluku Utara tersebut berjalan dengan lancar dan memungkinkan mencari tahu jika memang ada indikasi lain yang mencurigakan.
"Saya mau ke sana awal Januari. Untuk mengurus ini," ucapnya.
Sebelumnya, KPK pernah beberapa ke Maluku Utara. Namun, hal tersebut dikatakan Pahala hanya sekadar prosedur reguler saja, bukan karena ada indikasi lain yang dicurigai KPK.
